Sidang Mediasi Pertama Perselisihan Hubungan Industrial ( Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate )

TERNATE, 24 JULI 2026 – Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara seorang karyawan dengan perusahaan terkait kebijakan penurunan jabatan atau demosi serta mutasi telah memasuki sidang mediasi pertama yang digelar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

 

Perselisihan bermula setelah pihak perusahaan melakukan penilaian kinerja yang menyatakan karyawan tersebut tidak mencapai target kerja selama dua tahun berturut-turut, sehingga diputuskan untuk menurunkan jabatan yang semula sebagai Branch Manajer ke tingkat satu jenjang di bawahnya.

 

Karyawan tersebut menolak keputusan tersebut. Perusahaan kemudian menawarkan pemindahan tugas ke Cabang Jailolo, namun ditolak.

 

Penawaran ke Cabang Manado juga ditolak, begitu pula tawaran penempatan ke Cabang Amuran di Manado tetap tidak disetujui karyawan. Sejak saat itu, karyawan tidak lagi melaksanakan tugas baru yang diberikan, meskipun perusahaan telah melakukan panggilan tertulis sebanyak dua kali berturut-turut.

 

Kondisi ini berlangsung hingga hampir satu bulan, sehingga dalam sidang mediasi hari ini, pihak perusahaan menyatakan posisinya bahwa karyawan tersebut dianggap telah melakukan diskualifikasi pengunduran diri karena tidak melaksanakan kewajiban pekerjaan,Hingga sesi sidang pertama ini ditutup, belum ditemukan titik temu penyelesaian yang disepakati bersama.

 

Dalam sidang tersebut, pekerja didampingi oleh perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Ternate, sedangkan pihak perusahaan dihadiri langsung oleh Muarif, Henje, dan Indah selaku perwakilan manajemen.

 

Pihak perusahaan sempat mempertanyakan kedudukan hukum pendampingan SPN Kota Ternate, mengingat sejauh pengetahuan manajemen, pendampingan seharusnya dilakukan oleh federasi serikat pekerja.

 

Ketua SPN Kota Ternate menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan berdasarkan surat kuasa langsung dari pekerja yang bersangkutan.

 

Pihak perusahaan menilai penjelasan tersebut belum tepat secara aturan, sehingga meminta Mediator Rusli N. Tawary, S.H., M.H.

 

untuk memberikan penjelasan hukum mengenai kedudukan serikat pekerja yang berada di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan, serta mekanisme yang berlaku apabila belum terbentuk serikat pekerja di dalam perusahaan.

 

Mediator kemudian menjelaskan landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Dijelaskan bahwa pendampingan oleh serikat pekerja pada dasarnya dibenarkan, namun harus memenuhi syarat afiliasi ke dalam federasi yang minimal terdiri dari lima serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang tersebut.

 

Apabila serikat di luar perusahaan membawahi sedikitnya lima serikat yang ada di dalam perusahaan, maka pendampingan diperbolehkan sepanjang pekerja yang bersangkutan tercatat sebagai anggota sah dari federasi tersebut.

 

Dalam kasus ini, diketahui bahwa di lingkungan perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, sehingga secara formal syarat keanggotaan dalam struktur federasi belum terpenuhi.

 

Namun demikian, Mediator memberikan saran agar pihak perusahaan dapat memberikan izin toleransi terhadap pendampingan yang dilakukan SPN Kota Ternate demi kelancaran proses perdamaian.

 

Pihak perusahaan akhirnya menyetujui saran tersebut dan mengizinkan serikat pekerja tetap mendampingi proses selanjutnya.

 

Sidang mediasi pertama ini kemudian ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 mendatang. Tim Red