Standar Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate

No

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

1. Pencaker datang sendiri dan tidak boleh diwakili

2.  Foto copy KTP/KK (1 lembar)

3.  Foto copy Ijazah terakhir (1 lembar)

4. Pas Foto Warna 3X4 (1 lembar)

5. Sertifikat atau pengalaman kerja apabila ada

2.

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon Mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran

2. Pemohon duduk di kursi antrian

3. Pemohon menuju petugas penerima berkas untuk  memeriksa

Kelengkapan berkas pembuatan AK-1

4. Pemohon menginput data secara online dan di pandu oleh

     Petugas

5. Selesai penginputan kartu AK-1 dicetak dan ditanda tangani oleh

     Pemohon

6. Kartu Ak-1 diserahkan ke Pengantar Kerja sebagai Pejabat yang

Menandatangani Kartu AK-1

7. Kartu AK-1 siap diserahkan ke pemohon

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

AK-1 (kartu pencari kerja ) siap dalam jangka waktu 20 menit

4.

Biaya/tarif

Gratis/Tidak dipungut biaya

5.

Produk Pelayanan

Pembuatan AK-1 ( kartu pencari kerja )

6.

Dasar Hukum

1.       UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012, Permenaker tentang pelayanan penempatan tenaga kerja, dan peraturan daerah yang berlaku

2.       Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

7.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1. Datang langsung ke unit pelayanan.

2.Surat.

3.Telepon.

4.Email.

5. Layanan pengaduan pemerintah yang berlaku di instansi terkait.

8.

Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas yang menangani layanan AK1. Minimal 2 orang:

1.       Pejabat fungsional

2.       Staf operator Ak1

9.

Kompetensi Pelaksana

Petugas memiliki kompetensi pelayanan publik dan memahami aplikasi Siapkerja

10

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung atau kepala bidang.

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan sesuai standar, transparan, cepat, dan tanpa pungutan liar.

12

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Kerahasiaan data pribadi pemohon dan keamanan proses pelayanan.

13

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelaksana paling sedikit 1 (satu ) kali dalam setahun melalui pengukuran kepuasaan pengguna layanan, ketepatan waktu pelayanan, serta penilaian kualitas hasil sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

14

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Ruang pelayanan, komputer, printer, jaringan internet, ruang tunggu, fasilitas disabilitas, dll.

No

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

1. Surat permohonan mediasi.

2.Identitas para pihak.

3.Bukti telah dilakukan perundingan bipartit tetapi gagal (risalahbipartit).

4.Dokumen pendukung yang berkaitan dengan perselisihan.

5.Surat kuasa apabila dikuasakan.

2.

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1.         Pemohon mengajukan permohonan mediasi.

2.         Petugas memeriksa kelengkapan dokumen.

3.         Perkara diregister.

4.         Mediator mempelajari berkas.

5.         Para pihak dipanggil untuk mengikuti sidang mediasi.

6.         Dilaksanakan proses mediasi.

7.         Apabila tercapai kesepakatan, dibuat Perjanjian Bersamauntuk didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

8.         Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menerbitkan Anjuran Tertulis.

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui mediasi dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak mediator menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.

4.

Biaya/tarif

Gratis/Tidak dipungut biaya

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan mediasi untuk penyelesaian:

1.   Perselisihan hak.

2.   Perselisihan kepentingan.

3.   Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).

4.   Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

6.

Dasar Hukum

1.         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, yang menjadi dasar materiil dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2.         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004Ini merupakan dasar hukum utama penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3.         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Mengubah berbagai ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang dapat menjadi objek perselisihan hubungan industrial.

4.         Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014

·Mengatur persyaratan mediator hubungan industrial.

·Mengatur tata cara pelaksanaan mediasi.

·Mengatur penyusunan anjuran tertulis dan administrasi mediasi

7.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1.Datang langsung ke unit pelayanan.

2.Surat.

3.Telepon.

4.Email.

5. Layanan pengaduan pemerintah yang berlaku di instansi terkait.

8.

Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas yang menangani layanan AK1. Minimal 2 orang:

1.       Pejabat fungsional

2.       Staf operator pengaduan

9.

Kompetensi Pelaksana

1. Mediator hubungan Industrial yang memiliki kompetensi sesuai

    ketentuan

2. Petugas administrasi pelayanan

10

Pengawasan Internal

Dilaksanakan oleh pimpinan instansi ketenagakerjaan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan.

11

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan profesional, objektif, adil, transparan, dan tidak

       diskriminatif

2.Kerahasiaan informasi para pihak dijaga sesuai ketentuan.

12

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Kerahasiaan data pribadi pemohon dan keamanan proses pelayanan.

13

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

1. Pengukuran kepuasan masyarakat.

2. Monitoring penyelesaian perkara.

3. Evaluasi kinerja mediator dan kualitas pelayanan.

14

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1.         Ruang mediasi.

2.         Ruang tunggu.

3.         Komputer dan printer.

4.         Jaringan internet.

5.         Peralatan administrasi.

6.Arsip dan sistem informasi.

No

Komponen

Uraian

1

Persyaratan

1.     Surat Permohanan resmi ke kepala Dinas Tenaga Kerja bermaterai.

2.     Akte Pendirian badan hukum dan pengesahan Kemenkuham(PT /Yayasan/Koperasi).

3.     NIB (Nomor Induk Berusaha)  dari OSS

4.     NPWP lembaga dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan.

5.     KTP dan daftar riwayat hidup penanggungjawaban dan pas foto 4 x 6 latar merah 3 lembar.

6.     Surat ketengan Domisili dari kelurahan /Kecamatan

7.     Bukti tempat usaha sertifikat hak milik atau perjanjian sewa minimal 3 tahun dan IMB.

8.     Persetujuan tetang dan denah lokasi lengkap.

9.     Struktur organisasi dan uraian tugas.

10.  Rencana program kerja.

2.

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1.     Surat permohonan disampaikan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

2.     Kepala Dinas Kota Ternate memerintahkan kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas untuk di disposisikan ke Pejabat Fungsioal untuk memproses  rekomendasi.

3.     Selanjutnya  pejabat Fungsional memproses rekomendasi tersebut melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi atau tidak.

4.     Apabila memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi, maka dibuatkan konsep mengenai surat rekomendasiembaga pelatihan kerja.

5.     Konsep rekomendasi disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate untuk ditanda tangani.

6.     Setelah disetujui dan ditandatangani maka surat rekomendasi diberikan kepada pemohon

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu proses penyelesaian paling lama 5 (empat) hari kerja jika berkas lengkap dan memenuhi syarat

4

 Biaya/tarif

Tidak Di Pungut Biaya (gratis)

5

Pelayanan

Rekomendasi  Pendirian lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

6

Penanganan dan pengaduan,saran dan masukan

Whatsapp

081354117045

081341953003

7

Dasar hukum

1.       Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.       Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public

3.       Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemagangan dalam negeri

4.       Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaran Sistim Pelatihan Kerja Nasional di Dearah

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

6.       Permenaker No 14 Taun 2025 standar usaha dan perizinan berbasis resiko sektor ketenagakerjaan.

7.       Permenaker No 6 tahun 2025 Penyelenggaraan pelatihan kerja dan integrasi sistem SIAP  Kerja.

8

Sarana dan prasarana

Meja,kursi,computer ,kendaraan dinas untuk survey ke lokasi ruang tunggu,WC umum,tempat parkir

9

Jumlah pelaksana

1         Pejabat Fungsional

2         Staf operator

10

Kompetensi pelaksana

1.     Petugas mengikuti pelatihan SOP

2.     Mampu menyelesaikan masalah yang di hadapi pada LPK

3.     Ramah dalam penjelasan dan rasa tanggung jawab

11

Pengawasan internal

Dilakukan oleh atasan langsung atau kepala bidang.

12

Jaminan pelayanan

Pelayanan dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, tepat waktu.

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

Menjaga kerahasiaannya  Dokumen pelanggan serta disimpan sesuai ketentuan pengelolaan arsip dan keamanan informasi.

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelaksana paling sedikit 1 (satu ) kali dalam setahun melalui pengukuran kepuasaan pengguna layanan, ketepatan waktu pelayanan, serta penilaian kualitas hasil sebagai dasar perbaikan berkelanjutan