WIT
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2026
153 views
99 min read
admin
Feb 19, 2026
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2026

PEMERINTAH  KOTA  TERNATE

DINAS  TENAGA  KERJA 

 Alamat : Jln. SKSD Palapa Tanah Mesjid Telp. (0921) 3121460

 
   

 

 

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  

KOTA TERNATE

NOMOR : 800/  108 / III / Disnaker / 2025

 

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )

DINAS TENAGA KERJA  KOTA TERNATE 

TAHUN ANGGARAN 2026

 

 

Menimbang              : a.   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembar Negara tahun 2008 Nomor 21 tambahan lembar Negara RI nomor 4817, maka perlu di tindak lanjut dengan pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Tenaga kerja Kota Ternate.

  1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026;

                                       

Mengingat             : 1.          Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotaMadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3824);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencaana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1447);
  5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternata Tahun 2016 nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
  6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 no. 164 );
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang RPJM Kota Ternate tahun 2025 – 2029.

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan              :

Pertama                     : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran susunan Surat Keputusan ini.

Kedua                        : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini untuk :

  1. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

Ketiga                        :  Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate tahun anggaran 2026.

Keempat                    :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di     :     Ternate  

Pada tanggal     :      17 Maret  2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran               :  SK  Kepala Dinas Tenaga Kerja

Nomor                   : 800/ 108 / III / Disnaker / 2025

Tanggal                 : 17 Maret 2025

Tentang                 : Tim Penyusuan Rencana Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2025 

 

 

No

Jabatan Dalam Tim

 

Jabatan Dalam Kedinasan

1.

Ketua

1.   Kepala Dinas

Sekretaris

2.   Sekretaris

Anggota

1.   Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

 

2.   Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

 

3.   Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1.

2.

Tim Penyusun / Pengolah Data

Operator Pengolah Data

1.   Kasubag Perencanaan dan Keuangan

2.   Staf Perencanaan

 

Ditetapkan di     :     Ternate  

Pada tanggal     :      17 Maret 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur Alhamdulilah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 sebagai upaya mendukung Kebijakan umum Pemerintah Kota Ternate sebagaimana tertuang dalam Visi Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan dan 8 Misi Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2026-2029.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate ini disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disisi lain adanya perkembangan dinamika dan perubahan yang sangat cepat, memerlukan respon dan penyesuaian dalam menyusun program prioritas. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) maka penyusunan Rencana Kerja mesti berangkat dari kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam koridor implementasi Visi Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan. Oleh karena itu, pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak sangat bermanfaat untuk menyempurnakan konsepsi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

Harapan Kami Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sektor ketenagakerjaan pada Tahun 2026, dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate,yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

 

Ternate,  24 Juli 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  ISI

 

Kata Pengantar...................................................................................................                    i........................................................................................................

Daftar Isi............................................................................................................ ............................................................................................................................ ii

Daftar Tabel.......................................................................................................                    iii

BABI         PENDAHULUAN

  • Latar Belakang...................................................................... 1
  • Landasan Hukum................................................................... 2
  • Maksud dan Tujuan............................................................... 3
  • Sistematika Penulisan............................................................ 4

BABII        HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  TAHUN LALU

 

  • Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ......................................                                                                                               5

  • Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..................... 9
  • Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah........................................ ................................................................. 11
  • Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.......................... ................................................................. 12
  • Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....... ................................................................. 13

 

BAB III     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH

  • Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................... 14
  • Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah....................... 16
  • Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan............................. 18

BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..........................................................................................................                    22

BAB V       PENUTUP .........................................................................................................                                                                                                       23

LAMPIRAN......................................................................................................                                                                                                        iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

 

 

Tabel. 2.1     Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun s/d Tahun 2025 ( Tahun Berjalan ) .......................................... .............................................................................................

Tabel. 2.4     Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025....

Tabel. 2.5     Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026..................................

Tabel. 3.3     Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Perkiraan    Maju 2027........................................ .............................................................................................

Tabel .  4      Rencana Kerja RKPD Tahun 2026.....................................                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.    Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di sebut Rancangan Awal rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat  Daerah untuk Periode 1 ( Satu )  Tahun.

Sebagai dokumen Rancangan awal rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan awal Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

  1. Rancangan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara sub stansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  2. Rancangan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan Program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
  3. Rancangan Renja SKPD merupakan salah satu Instrument untuk evaluasi pelaksanaaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Renja SKPD tahun 2026 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang antara lain:

  1. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
  2. Program dan kegiatan dalam renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrembang.
  3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiran maju.

 

 

 

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untu makin memperkuat peranan program Ketenagakerjaan adalah meningkatkan efesiesi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka disusunlah Rancangan Rencana kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja –SKPD) Tahunan  2026.

 

 

1.2.    Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 1781).
  6. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  7. Kepmendagri Nomor 050 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2021-2032;

10.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate.

11.Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.    Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun dengan maksudsebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kota Ternate. Dengan tujuan memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan RPJMD Kota Ternate Tahun 2026-2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.    Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan,serta sistematika penulisan.

  • Latar Belakang
  • Landasan Hukum
  • Maksud dan Tujuan
  • Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1    Evaluasi Pelaksanaan  Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2    Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH ( PD )

3.1    Telaahan terhadap  Kebijakan Nasional

3.2    Tujuan dan  Sasaran Renja PD

3.3    Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 

 

2.1     Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat  Daerah

 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga KerjaTahun 2024, capaian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada Urusan Wajib Non Pelayanan  Dasar Tenaga Kerja.

 

2.1.1  Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 yang memenuhi target kinerja Dan belum memenuhi karena adanya Refokusing Anggaran adalah Sebagai Berikut:

  • Realisasi Sub Kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

 

  1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

       Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, outcome kegiatan ini adalah meningkatnya skill Tenaga Kerja yang sesuai bakat, minat dan ketrampilan . Realisasi kegiatan ini yaitu 97% jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 97%.

 

  1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta outcome kegiatan ini adalah meningkatnya skill Tenaga Kerja yang sesuai bakat, minat dan trampilan. Realisasi kegiatan ini yaitu 99% jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 99%.

 

  1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja outcome kegiatan ini adalah Meningkat Tenaga Kerja Terampil sesuai kompetensi. Realisasi kegiatan ini yaitu 99% jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 99%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Kegiatan Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaanoutcome kegiatan ini adalah Peningkatan Pemberdayan Tenaga Kerja Disabilitas. Realisasi kegiatan ini yaitu 98 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 98 %.

 

  1. Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerjaoutcome kegiatan ini adalah Tersedianya Kesempatan  kerja bagi masyarakat yang mempunyai keahlian. Realisasi kegiatan ini yaitu 93 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 93 %.

 

  1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Onlineoutcome kegiatan ini adalah Tersedianya Layanan pencari kerja dan perusahaan penyediaan lowongan kerja guna mempermudah Rekrutment Tenaga Kerja. Realisasi kegiatan ini yaitu 100 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 100 %.

 

  1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Onlineoutcome kegiatan ini adalah tersedianya layanan yang menyembatani interaksi pencari Kerja dan Perusahaan penyediaan lowongan kerja guna mempermudah Rekrutment Tenaga Kerja. Realisasi kegiatan ini yaitu 92% jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 92%.

 

  1. Job Fair / Bursa Kerja

Kegiatan Job Fair/Bursa Kerjaoutcome kegiatan ini adalah Terlaksananya Peluang Kesempatan Kerja yang Menyembatani Interaksi Pencari Kerja dan Perusahaan Penyediaan Lowongan Kerja. Realisasi kegiatan ini yaitu 100 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 100 %.

 

  1. Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaanoutcome kegiatan ini adalah Ketercapaian Pekerja dan pengusaha yang memahami aturan Ketenagakerjaan. Realisasi kegiatan ini yaitu 98% jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 98 %.

 

 

 

 

 

  1. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaanoutcome kegiatan ini adalah Ketercapaian Pekerja dan pengusaha yang memahami aturan Ketenagakerjaan. Realisasi kegiatan ini yaitu 92 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 92 %.

 

 

  1. Penyelenggaran Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Kegiatan Penyelenggaran Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahanoutcome kegiatan ini adalah dapat mengetahui terbitnya SK UMK Kota Ternate dan terdatanya struktur dan skalah upah pada perusahaan. Realisasi kegiatan ini yaitu 98 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 98 %.

 

  1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota outcome kegiatan ini adalah Ketercapaian Pekerja dan Pengusaha YangMemahami Aturan Ketenagakerjaan. Realisasi kegiatan ini yaitu 25 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 25 %.

 

  1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerahoutcome kegiatan ini adalah meningkatnya penempatan Tenaga Kerja yang sesuai bakat, minat dan trampilan. Realisasi kegiatan ini yaitu 92 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 92 %.

 

  1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota outcome kegiatan ini adalah mengetahui tata cara membentuk lembaga kerjasama bipartit. Realisasi kegiatan ini yaitu 100 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 100 %.

 

 

  1. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja outcome kegiatan ini adalah dapat diketahui jumlah kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja di perusahaan. Realisasi kegiatan ini yaitu 80 % jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan sangat baik dan realisasi target fisik 80 %.

 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 lebih jelas ditampilkan dalam tabel di lampiran (lampiran 2.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL T- 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH dan

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH   s/d TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)

 KOTA TERNATE
                               

Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate

                
                               
                               

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah  Tahun

Realisasi Terget Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan  s/d dengan  Tahun  (n-3) 2022

Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu 2023

Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s/d Tahun Berjalan 2025

Target Renja PD Tahun (n-2) 2023

Realisasi Renja PD Tahun 2023

Tingkat Realisasi (%) 2023

Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2025 (%)

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/6)

9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

2

07

01

 

 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

01

 

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

01

01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

10

6

2

2

             100

2

10

100

2

07

01

2

01

02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

10

6

2

2

             100

2

10

100

2

07

01

2

01

06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10

6

2

2

             100

2

10

100

2

07

01

2

01

07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5

3

1

1

             100

1

5

100

2

07

01

2

02

 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

02

01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

150

90

39

30

               77

30

150

100

2

07

01

2

05

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

05

04

Koordinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

5

3

1

1

             100

1

5

100

2

07

01

2

05

05

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5

3

1

1

             100

1

5

100

2

07

01

2

05

09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

30

18

6

6

             100

6

30

100

2

07

01

2

06

 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Penyelenggaran Administrasi Umum Peranglat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

06

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan  Kantor

Jumlah Paket  Komponen         Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan    Kantor yang Disediakan

25

15

5

5

             100

5

25

100

2

07

01

2

06

02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

100

60

20

20

             100

20

100

100

2

07

01

2

06

03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga  yang Disediakan

30

18

6

6

             100

6

30

100

2

07

01

2

06

04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

10

6

2

2

             100

2

10

100

2

07

01

2

06

05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

10

6

2

2

             100

2

10

100

2

07

01

2

06

06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

15

9

3

3

             100

3

15

100

2

07

01

2

06

09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan      Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

50

30

10

10

             100

10

50

100

2

07

01

2

07

 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

07

05

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

50

30

10

10

             100

10

50

100

2

07

01

2

07

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung  Kantor  atau  Bangunan  Lainnya  yang Disediakan

20

12

4

4

             100

4

20

100

2

07

01

2

08

 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Penyelenggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

08

02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

10

6

2

2

             100

2

10

100

2

07

01

2

08

03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5

3

1

1

             100

1

5

100

2

07

01

2

08

04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

240

144

48

48

             100

48

240

100

2

07

01

2

09

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Penyelenggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

01

2

09

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

25

15

5

5

             100

5

25

100

2

07

01

2

09

06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya   yang Dipelihara

25

15

5

5

             100

5

25

100

2

07

01

2

09

11

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana    Pendukung Gedung Kantor atau  Bangunan  Lainnya  yang Dipelihara/Direhabilitasi

5

3

1

1

             100

1

5

100

2

07

03

 

 

 

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

03

2

01

 

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

03

2

01

01

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat  Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

30

18

6

6

             100

6

30

100

2

07

03

2

02

 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

03

2

02

01

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

40

24

8

8

             100

8

40

100

2

07

03

2

05

 

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

03

02

05

01

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

25

15

5

5

             100

5

25

100

2

07

04

 

 

 

Program Penempatan Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kota Ternate

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

04

02

01

 

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Ketersediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

04

2

01

03

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

50

30

10

10

             100

10

50

100

2

07

04

2

01

04

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

100

60

20

20

             100

20

100

100

2

07

04

2

01

05

Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

400

240

80

80

             100

80

400

100

2

07

04

02

03

 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Optimalisasi Penyampaian Informasi Pasar Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

04

2

03

01

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Jumlah  Data  dan  Informasi  yang  Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

65

39

13

13

             100

13

65

100

2

07

04

2

03

02

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)

25000

15000

5000

5000

             100

5000

25.000

100

2

07

04

2

03

03

Job Fair / Bursa Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja

1500

900

300

300

             100

300

1.500

100

2

07

04

02

04

 

Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota

Optimalisasi Perlindungan Pekerja Mingran

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

04

2

04

02

Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran

Jumlah  CPMI  yang  Terlayani  sesuai  Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani

30

18

6

6

             100

6

30

100

2

07

5

 

 

 

Program Hubungan Industrial

Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

05

02

01

 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

05

02

01

01

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan  Hubungan  Industrial  dan  Terdaftar  di
WLKP Online

750

450

150

150

             150

150

750

100

2

07

05

02

01

02

Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Jumlah  Perusahaan  yang  Menyusun  Perjanjian
Kerja Bersama

375

225

75

75

             150

75

375

100

2

07

05

02

01

03

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai  Peserta Jamsostek serta Pengupahan

15

9

3

3

             150

3

15

100

2

07

05

02

02

 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07

05

02

02

01

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah

Jumlah Perselisihan yang Dicegah

125

75

25

25

             150

25

125

100

2

07

05

02

02

02

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan Kota Ternate

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

100

60

20

20

             100

20

100

100

2

07

05

02

02

04

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

75

45

15

15

             100

15

75

100

2

07

05

02

02

05

Pengembangan    Pelaksanaan    Jaminan    Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Terlaksananya  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

5000

3000

1000

1000

             100

1000

5.000

100

 

 

 

 

 

 

.2         Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

  1. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010, sebagaimana telah diubah dengan Permenaker dan Transmigrasi Nomor. 02/ MEN/IV/ 2014 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunancapaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2026 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dengan Tiga pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan.

  1. Pelayanan Pelatihan Kerja
  2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
  3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  4. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/buruh

 

 

 

 

 

 

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

Kota Ternate

 

 

 

 

NO

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

 

Realisasi Capaian

Catatan Analisis

Catatan Analisis

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

Rasio Penduduk yang Bekerja

PelayananPelatihanKerja

 

 

MeningkatnyaKualitas Tenaga Kerja

60,99

62,10

64,21

66,32

302

185,7

3,21

174,20

67,43

69,54

 

2

PelayananPenempatan Tenaga Kerja

5,6

5,5

5,24

5,09

5,72

10,61

13,50

17,56

4,83

4,68

 

3

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

75

85

85

85

55

41,7

36,66

70,00

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3       Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah

-      Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate

 

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Ternate mengalami perubahan yang mendasar, hal ini disebabkan karena terjadinya komposisi industri dan jabatan dalam dunia usaha, perubahan teknologi kerja, dan globalisasi ekonomi.Prospek penempatan tenaga kerja dalam daerah dipengaruhi oleh pasar kerja dan besarnya kekuatan ekonomi baik ekonomi daerah maupun nasional yang diikuti dengan terciptanya kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja.

Penyedia Pasar kerja yang merupakan suatu pasar yang mendistribusikan tenaga kerja kepada pekerja, secara umum merupakan suatu pasar yang mempertemukan penyedia tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan suatu indikator pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga perluasan kesempatan kerja, Penempatan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan merupakan  suatu kesatuan   yang saling berkaitan. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak  asasi dan perlindungan hukum.

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di Kota Ternate, selanjutnya bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate (RPJPD) dan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat teridentifikasi berbagai permasalahan umum dan khusus yang diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2025-2029, dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Cakupan masalah yang luas;
  2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif;
  3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Beberapa permasalahan di Kota Ternate yang perlu ditangani di tahun 2026-2029 berdasarkan pendekatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, permasalahannya adalah diantaranya masih rendahnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan, didukung pula dengan kondisi politik dan perkembangan ekonomi yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

 

 

 

 

-      Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi kebutuhan permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah 4 (Empat) isu strategis urusan ketenagakerjaan di Kota Ternate, meliputi:

  1. Masih tingginya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Ternate
  2. Belum terpenuhinya kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Kota Ternate yang sesuai dengan standar perusahaan / Industri
  3. Ketersediaan lapangan Pekerjaan yang masih terbatas
  4. Masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kota Ternate

 

2.4     Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja tahun 2026 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sehingga tidak ada perubahan dalam Program/Kegiatan maupun besaran anggaran. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 3 Program Prioritas dan 8Kegiatan 16 Sub Kegiatan, serta 1 program Penunjang, kegiatan, sub kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dan untuk jelasnya ditampilkan pada tabel 2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL. 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KOTA TERNATE
                       

URUSAN PEMERINTAHAN

:

TENAGA KERJA

                

UNIT ORGANISASI

:

DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE

              
                       
                       

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

 Pagu Indikatif (Rp.)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

 Kebutuhan Dana (Rp.)

 

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10

 11

12

 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

 

Persentase Capaian Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah

 

        4.825.818.135

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

 

Persentase Capaian Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah

 

4.394.287.547

 

 

 

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)

 

             38.999.750

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)

 

49.849.010

 

 

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Disnaker

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 

 

2 Dokumen

13000000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Disnaker

 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 

2 Dokumen

 

29.999.600

 

 

 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Disnaker

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen

                7.999.930

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Disnaker

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen

              5.000.000

 

 

 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Disnaker

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Laporan

9999820

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Disnaker

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Laporan

              9.849.410

 

 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Disnaker

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan

8000000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Disnaker

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan

              5.000.000

 

 

 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 

 

 

          3.549.883.900

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 

 

 

         3.234.472.875

 

 

 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Disnaker

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

30 Orang/bulan

        3.549.883.900

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Disnaker

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

30 Orang/bulan

      3.234.472.875

 

 

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

 

 

 

           107.149.700

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

 

 

 

            81.475.800

 

 

 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Disnaker

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

52 Paket

             13.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Disnaker

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

1 Dokumen

                4.999.700

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Disnaker

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

1 Dokumen

              2.999.800

 

 

 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Disnaker

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1 Dokumen

                4.000.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Disnaker

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1 Dokumen

2000000

 

 

 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Disnaker

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

7 Orang

             72.150.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Disnaker

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

6 Orang

            76.476.000

 

 

 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Disnaker

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 Orang

             13.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

 

 

 

           299.199.750

Administrasi Umum Perangkat Daerah

 

 

 

          250.109.820

 

 

 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Disnaker

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

5 Paket

                5.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Disnaker

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

5 Paket

              2.966.920

 

 

 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disnaker

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

20 Paket

             39.999.900

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disnaker

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

20 Paket

            20.744.600

 

 

 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Disnaker

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

12 Paket

                5.200.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Disnaker

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

12 Paket

              3.497.500

 

 

 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Disnaker

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 Paket

             35.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Disnaker

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 Paket

            19.983.000

 

 

 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Disnaker

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 Paket

             19.999.850

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Disnaker

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 Paket

            14.999.800

 

 

 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Disnaker

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

3 Dokumen

             30.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Disnaker

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

3 Dokumen

            29.500.000

 

 

 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Disnaker

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Laporan

           162.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Disnaker

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Laporan

          158.418.000

 

 

 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Disnaker

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1 Dokumen

                2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

 

             65.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

 

            31.338.250

 

 

 

Pengadaan Mebel

Disnaker

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

5 Unit

             30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Disnaker

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

10 Unit

             35.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Disnaker

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

10 Unit

            31.338.250

 

 

 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 

 

 

           712.682.395

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 

 

 

          710.926.112

 

 

 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Disnaker

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

3 Laporan

           116.462.395

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Disnaker

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

3 Laporan

          112.834.112

 

 

 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disnaker

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 Laporan

                5.500.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disnaker

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 Laporan

              2.440.000

 

 

 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Disnaker

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

48 Laporan

           590.720.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Disnaker

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

48 Laporan

          595.652.000

 

 

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 

 

 

             52.902.640

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 

 

 

            36.115.680

 

 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Disnaker

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 Unit

             16.492.640

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Disnaker

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 Unit

            15.843.680

 

 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Disnaker

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

5 Unit

                6.410.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Disnaker

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

5 Unit

              3.570.000

 

 

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Disnaker

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

             30.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Disnaker

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

            16.702.000

 

 

 

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

 

 

 

             20.000.000

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

 

 

 

                               -

 

 

 

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

 

 

 

             20.000.000

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

 

 

 

                               -

 

 

 

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Disnaker

Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro

3 Perusahaan

             20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

 

 

 

           400.000.000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

 

 

 

          169.969.490

 

 

 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

 

 

 

           145.000.000

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

 

 

 

            41.440.990

 

 

 

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

5 Orang

           145.000.000

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

5 Orang

            41.440.990

 

 

 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

 

 

 

             60.000.000

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

 

 

 

            53.994.290

 

 

 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Disnaker

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

8 Lembaga

             60.000.000

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Disnaker

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

8 Lembaga

            53.994.290

 

 

 

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

 

 

 

             35.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Disnaker

Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas

8 Perusahaan

             35.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

           160.000.000

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

            74.534.210

 

 

 

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Disnaker

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

5 Dokumen

           160.000.000

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Disnaker

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

5 Dokumen

            74.534.210

 

 

 

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

 

 

 

           650.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

 

 

 

          423.719.800

 

 

 

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

           324.120.000

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

          145.002.290

 

 

 

Pelayanan antar Kerja

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL

3 Orang

             24.120.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Disnaker

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

25 Orang

             50.000.000

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Disnaker

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

25 Orang

            42.194.860

 

 

 

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

20 Orang

             75.000.000

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

20 Orang

            39.171.430

 

 

 

Perluasan Kesempatan Kerja

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

50 Orang

           175.000.000

Perluasan Kesempatan Kerja

Disnaker

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

50 Orang

            63.636.000

 

 

 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

 

 

 

           305.880.000

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

 

 

 

          278.717.510

 

 

 

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Disnaker

Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

1 Dokumen

           101.280.000

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Disnaker

Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

1 Dokumen

          101.280.000

 

 

 

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Disnaker

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)

100 Orang

             54.600.000

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Disnaker

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)

100 Orang

            54.600.000

 

 

 

Job Fair/Bursa Kerja

Disnaker

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

300 Orang

           150.000.000

Job Fair/Bursa Kerja

Disnaker

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

300 Orang

          122.837.510

 

 

 

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

             20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Disnaker

Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani

2 Orang

             20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

 

 

           470.000.000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

 

 

      1.925.041.520

 

 

 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

           170.000.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

          149.998.660

 

 

 

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Disnaker

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online

100 Perusahaan

             50.000.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Disnaker

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online

150 Perusahaan

            50.000.000

 

 

 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

Disnaker

Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama

20 Perusahaan

             50.000.000

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

Disnaker

Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama

25 Perusahaan

            49.998.910

 

 

 

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Disnaker

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

3 Laporan

             70.000.000

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Disnaker

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

3 Laporan

            49.999.750

 

 

 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

          

 

300.000.000

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

  

 

   1.775.042.860

 

 

 

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Disnaker

Jumlah Perselisihan yang Dicegah

25 Perkara

             70.000.000

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Disnaker

Jumlah Perselisihan yang Dicegah

25 Perkara

            44.999.620

 

 

 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Disnaker

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

20 Perkara

             70.000.000

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Disnaker

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

20 Perkara

            44.999.890

 

 

 

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Disnaker

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

150 Asosiasi dan Serikat Pekerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Disnaker

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

15 Lembaga

           100.000.000

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Disnaker

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

15 Lembaga

            85.043.600

 

 

 

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Disnaker

Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

8600 Orang

             60.000.000

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Disnaker

Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

50 Orang

      1.599.999.750

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5       Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrembang mulai dari Musrembang tingkat Kelurahan dan Kecamatan hingga Musrembang Kota Ternate, untuk tahun 2026 yangsesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Dinas TenagaKerja Kota Ternate Tahun 2026, dan untuk jelasnya ditampilkan pada lampiran (lampiran 2.5).

 

 

 

 

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE
               
               

No

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

Penanggungjawab

1

2

3

4

5

6

7

15

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

 

 

 

 

 

1

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

 

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

 

 

 

 

 

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Marikurubu

 

 

Alat Pertukangan

 

 

 

 

Santiong

 

 

Pengadaan Alat Pertukangan dan Alat Perbengkelan

 

 

 

 

Toboko

 

 

Bantuan Alat Pertukangan

 

16

Program Penempatan Tenaga Kerja

 

 

 

 

 

1

 

PelayananAntarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

 

Ketersediaan Sumber Daya Pelaayanan Antar Kerja

 

 

 

 

 

Perluasan Kesempatan Kerja

Kota Baru

 

 

Alat Pertukangan

 

 

 

 

Dorpedu

 

 

Pengadaan Alat Pertukangan Kayu

 

 

 

 

Akeduha

 

 

Penambahan Bengkel Untuk Karang Taruna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH

 

 

 

3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan:

 

  1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian / Lembaga Tahun 2025  - 2029.
  2. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 - 2045
  3. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045 Kota Ternate.
  4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)Kota Ternate Tahun 2021-2026.

 

serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan. Adapun pokok yang berkaitan, dapat dilihat pada tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1

 

Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

 

 

Renstra Dinas Tenaga Kerja

2021-2026

RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

RPJMD Propinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

RENSTRA

Kementerian

Ketenagakerjaan RI Tahun 2024-2028

Keterkaitan Sasaran

1.  Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja;

2.  Meningktanya Perlindungan Tenaga Kerja

Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Meningkatnya nilai tambah pengelolaan Sumber Daya Alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptkan kesempatan produkftif

Sasaran

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

 

Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis  (Renstra ) Kementerian Ketenagakerjaan periode 2024 – 2028 fokus pada peningkatankualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui berbagai program seperti pelatihan vokasi, pengembangan UMKM, dan digitalisasi layanan ketenagakerjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan misi RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Kerja DinasTenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026, yang selanjutnya akan menjadi dasarpenyusunan rencana kerja pembangunan daerah urusanketenagakerjaan secara keseluruhan di Kota Ternate.

Mengacu pada visi dan misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029, pada Misi 5 : “Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Tanggung dan Unggul Berbasis Kepulauan”.

Oleh karena itu dalam upaya pencapaian target kinerja Kota Ternate, ditetapkan tujuan dansasaran bidang  Ketenagakerjaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan

  1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Berdaya Saing

 

Sasaran :

  1. Meningkatnya Perluasan kesempatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

 

 

NO

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Tujuan / Sasaran / Realisasi

Target

Realisasi

 

2024

 

2025

 

2026

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

 

10

11

12

 

 

 

1

 

 

 

Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja

 

 

 

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

60,99

62,10

64,21

98,59

98,59

 

 

 

5,00

66,32

67,43

69,54

 

Persentase Tenaga Kerja yang di tempatkan

5,6

5,5

5,24

5,80

5,80

 

 

 

25,76

5,09

4,83

4,68

 

2

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

- Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

75

85

85

41.7

41,67

 

 

 

 

43,13

85

85

85

 

3

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)

92

92

93

92

95

 

 

 

100

93

94

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sasaran Rencana Pembangunan Tahunan dibidang ketenagakerjaan diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu:

  1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja;
  2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja ;
  3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik;

\

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja tidaklah mudah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,khususnya kesejahteraan pekerja se-Kota Ternate, maka perluupaya serius dalam melaksanakan program dan kegiatan untukmencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja, meningkatnya penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja, meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja, meningkatnya kepatuhan hukum badan usaha terhadap karyawan dalam hal ketentuan upah minimum dan meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 4 (Empat) program, 14 kegiatan dan38(Tiga  PuluhDelapan) Sub kegiatan, terdiri dari : 3 (Tiga) Program Prioritas,7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan ada1 (Satu) program pendukung dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 22 ( Dua Puluh Satu ) Sub Kegiatan, rinciannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

       Disusun dengan 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut:

1).  Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi :

  • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

2).  Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

  • Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3).   Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  • Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

 

  1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
  • Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
  • Penyuluhan dan BimbinganJabatanbagiPencariKerja
  • Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • Perluasan Kesempatan Kerja

 

2).   Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

  • Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.
  • Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
  • Job Fair / Bursa Kerja

 

  1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :
  • Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota.
  • Pengesahaan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan.
  • Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan.
  • Penyelenggaran Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2).   Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota.

  • Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah.
  • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial, Mogok Kerja, Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan Kota Ternate.
  • Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota
  • Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja

 

 

 

  1. Program Pendukung dengan Kegiatan :
  • Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  • Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN
  • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  • Koordinasi dan PelaksanaanSistemInformasiKepegawaian
  • Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
  • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  • Admistrasi Umum Perangkat Daerah
  • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
  • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
  • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  • Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan
  • Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya
  • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  • Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  • Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

 

 

 

 

 

dan untuk Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2025 dapat ditampilkan pada lampiran (lampiran 3.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL T-3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KOTA TERNATE

DINAS TENAGA KERJA

                
                             

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana Tahun 2026

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Lokasi

Target Capaian Kinerja

 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

2

4

3

5

 6

7

8

9

 10

2

07

01

 

 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Capaian Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah

 

 

      5.340.452.978

 

 

 

       4.432.369.253

2

07

01

2

01

 

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)

 

 

            41.000.000

 

 

 

             45.474.920

2

2

07

01

2.01

01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Disnaker

2 Dokumen

            20.000.000

 DAU

 

 2 Dokumen

             20.474.920

2

2

07

01

2.01

02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Disnaker

2 Dokumen

              5.000.000

 DAU

 

 2 Dokumen

               5.000.000

2

2

07

01

2.01

03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Disnaker

2 Dokumen

              1.000.000

 DAU

 

 2 Dokumen

               1.000.000

2

2

07

01

2.01

05

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Disnaker

2 Dokumen

              1.000.000

 DAU

 

 2 Dokumen

               1.000.000

2

2

07

01

2.01

06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Disnaker

3 Laporan

            12.000.000

 DAU

 

 3 Laporan

             14.000.000

2

2

07

01

2.01

07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Disnaker

1 Laporan

              2.000.000

 DAU

 

 1 Laporan

               4.000.000

2

2

07

01

2.02

 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)

 

 

      3.234.472.875

 

 

 

       3.234.472.875

2

2

07

01

2.02

01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Disnaker

30 Orang/bulan

      3.234.472.875

 DAU

 

 30 Orang/bulan

       3.234.472.875

2

2

07

01

2.05

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

 

 

            87.730.000

 

 

 

           102.476.000

2

2

07

01

2.05

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Disnaker

52 Orang

            10.000.000

 DAU

 

58 Orang

             10.000.000

2

2

07

01

2.05

04

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

Disnaker

1 Dokumen

              3.000.000

 DAU

 

1 Dokumen

               3.000.000

2

2

07

01

2.05

05

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Disnaker

1 Dokumen

              1.000.000

 DAU

 

2 Dokumen

               1.000.000

2

2

07

01

2.05

09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Disnaker

6 Orang

            63.730.000

 DAU

 

7 Orang

             76.476.000

2

2

07

01

2.05

11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya  Bimbingan  Teknis  Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Disnaker

1 Orang

            10.000.000

 DAU

 

1 Orang

             12.000.000

2

2

07

01

2.06

 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Penyelenggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah

 

 

          185.865.586

 

 

 

           199.644.666

2

2

07

01

2.06

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan  Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Disnaker

3 Paket

              2.966.920

 DAU

 

3 Paket

               3.000.000

2

2

07

01

2.06

02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Disnaker

15 Paket

            20.744.600

 DAU

 

15 Paket

             20.744.600

2

2

07

01

2.06

03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Disnaker

5 Paket

              3.500.000

 DAU

 

5 Paket

               3.500.000

2

2

07

01

2.07

04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Disnaker

2 Paket

            25.832.066

 DAU

 

2 Paket

             25.832.066

2

2

07

01

2.06

05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Disnaker

2 Paket

            14.998.000

 DAU

 

2 Paket

             14.998.000

2

2

07

01

2.06

06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Disnaker

3 Dokumen

              7.000.000

 DAU

 

3 Dokumen

               8.000.000

2

2

07

01

2.06

09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Disnaker

10 Laporan

          109.824.000

 DAU

 

10 Laporan

           122.570.000

2

2

07

01

2.06

10

Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Disnaker

1 Dokumen

              1.000.000

 DAU

 

1 Dokumen

               1.000.000

2

2

07

01

2.07

 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

            50.000.000

 

 

 

             60.000.000

2

2

07

01

2.07

01

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Disnaker

1 Dokumen

            10.000.000

 DAU

 

1 Dokumen

             10.000.000

2

2

07

01

2.07

05

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Disnaker

5 Unit

            20.000.000

 DAU

 

5 Unit

             25.000.000

2

2

07

01

2.07

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Disnaker

2 Unit

            20.000.000

 DAU

 

10 Unit

             25.000.000

2

2

07

01

2.08

 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Penyelenggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

      1.667.540.837

 

 

 

           710.926.112

2

2

07

01

2.08

02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Disnaker

3 Laporan

          110.834.112

 DAU

 

3 Laporan

           112.834.112

2

2

07

01

2.08

03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Disnaker

1 Laporan

              2.440.000

 DAU

 

1 Laporan

               2.440.000

2

2

07

01

2.08

04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan

Disnaker

48 Laporan

      1.554.266.725

 DAU

 

48 Laporan

           595.652.000

2

2

07

02

2.09

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Penyelenggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 

 

            28.843.680

 

 

 

             33.843.680

2

2

07

03

2.09

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Disnaker

1 Unit

            15.843.680

 DAU

 

1 Unit

             15.843.680

2

2

07

03

2.09

06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   Lainnya   yang
Dipelihara

Disnaker

5 Unit

              3.000.000

 DAU

 

5 Unit

               3.000.000

2

2

07

03

2.09

10

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  Kantor atau  Bangunan  Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Disnaker

1 Unit

            10.000.000

 DAU

 

1 Unit

             15.000.000

2

2

07

02

 

 

Program Perencanaan Tenaga Kerja

 

 

 

            45.000.000

 

 

 

             45.531.000

2

2

07

03

2.01

 

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja ( RTK )

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

07

03

2.01

02

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro

Disnaker

3 Perusahaan

            45.000.000

 DAU

 

3 Perusahaan

             45.531.000

2

2

07

03

 

 

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

 

 

          280.000.000

 

 

 

           280.000.000

2

2

07

03

2.01

 

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

 

 

 

            60.000.000

 

 

 

             60.000.000

2

2

07

03

2.05

01

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n

Disnaker

5 Orang

            20.000.000

 DAU

 

5 Orang

             20.000.000

2

2

07

03

2.05

02

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n

Disnaker

5 Dokumen

            20.000.000

 DAU

 

 5 Dokumen

             20.000.000

2

2

07

03

2.05

03

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

Jumlah  Pengadaan  dan  Pemeliharaan  Sarana
Pelatihan Kerja

Disnaker

5 Unit

            20.000.000

 DAU

 

5 Unit

             20.000.000

2

2

07

03

2.02

 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

 

 

 

            40.000.000

 

 

 

             40.000.000

2

2

07

03

2.02

01

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan  Kerja  Swasta  yang Dibina

Disnaker

8 Lembaga

            40.000.000

 DAU

 

8 Lembaga

             40.000.000

2

2

07

03

2.03

 

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

 

 

 

            30.000.000

 

 

 

             30.000.000

2

2

07

03

2.03

01

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

Jumlah Sumber Daya Perizinan  Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

Disnaker

8 Perizinan

            30.000.000

 DAU

 

8 Perizinan

             30.000.000

2

2

07

03

2.04

 

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

 

 

 

            30.000.000

 

 

 

             30.000.000

2

2

07

03

2.04

01

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

Jumlah Perusahaan Kecil yang MendapatKonsultansi Peningkatan Produktivitas

Disnaker

8 Perusahaan

            30.000.000

 DAU

 

8 Perusahaan

             30.000.000

2

2

07

03

2.03

 

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

 

 

 

          120.000.000

 

 

 

           120.000.000

2

2

07

03

2.03

01

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga  Kerja  diTingkat Daerah

Disnaker

 5 Dokumen

          120.000.000

 DAU

 

 5 Dokumen

           120.000.000

2

2

07

04

 

 

Program Penempatan Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kota Ternate

 

 

          496.168.126

 

 

 

           499.168.126

2

2

07

05

2.01

 

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Ketersediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

 

 

          172.450.616

 

 

 

           175.450.616

2

2

07

05

2.01

01

Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi

Disnaker

100 Orang

              5.000.000

 DAU

 

100 Orang

               5.000.000

2

2

07

05

2.01

02

Pelayanan Antar Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL

Disnaker

3 Orang

              5.000.000

 DAU

 

 3orang

               5.000.000

2

2

07

05

2.01

03

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Disnaker

10 Orang

            65.000.000

 DAU

 

10 Orang

             68.000.000

2

2

07

05

2.01

04

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

Disnaker

10 Orang

            38.171.000

 DAU

 

10 Orang

             38.171.000

2

2

07

05

2.02

05

Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

Disnaker

20 Orang

            59.279.616

 DAU

 

20 Orang

             59.279.616

2

2

07

05

2.02

 

Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Presentase Perizinan yang direkomendasikan

 

 

            15.000.000

 

 

 

             15.000.000

2

2

07

05

2.02

01

Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi

Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi

Disnaker

5 Lembaga

              5.000.000

 DAU

 

5 Lembaga

               5.000.000

2

2

07

05

2.02

02

Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian    Sesuai    dengan    Aturan    yang
Berlaku

Disnaker

10 Lembaga

            10.000.000

 DAU

 

10 Lembaga

             10.000.000

2

2

07

05

2.03

 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Optimalisasi Penyampaian Informasi Pasar Kerja

 

 

          278.717.510

 

 

 

           278.717.510

2

2

07

05

2.03

01

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Jumlah  Data  dan  Informasi  yang  Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Disnaker

13 Dokumen

          101.280.000

 DAU

 

13 Dokumen

           101.280.000

2

2

07

05

2.03

02

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Jumlah Pencari dan  Pemberi  Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)

Disnaker

100 Orang

            54.600.000

DAU

 

100 Orang

             54.600.000

2

2

07

05

2.03

03

Job Fair / Bursa Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja

Disnaker

300 Orang

          122.837.510

DAU

 

300 Orang

           122.837.510

2

07

04

02

04

 

Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota

Optimalisasi Perlindungan Pekerja Mingran

 

 

            30.000.000

 

 

 

             30.000.000

2

07

04

2

04

01

Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia  (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Jumlah     CPMI/PMI     yang     Dilindungi     dan Ditingkatkan Kompetensinya

Kota Ternate

4 Orang

            10.000.000

 DAU

 

4 Orang

             10.000.000

2

07

04

2

04

03

Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran

Jumlah  CPMI  yang  Terlayani  sesuai  Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani

Kota Ternate

2 Orang

            10.000.000

 DAU

 

2 Orang

             10.000.000

2

07

04

2

04

04

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan

Kota Ternate

10 Orang

            10.000.000

 DAU

 

10 Orang

             10.000.000

2

07

5

 

 

 

Program Hubungan Industrial

Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan

 

 

      1.883.378.896

 

 

 

       1.894.378.896

2

07

05

02

01

 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

 

 

 

          120.000.000

 

 

 

           120.000.000

2

07

05

02

01

01

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan  Hubungan  Industrial  dan  Terdaftar  di
WLKP Online

Perusahaan

10 Perusahaan

            40.000.000

 DAU

 

10 Perusahaan

             40.000.000

2

07

05

02

01

02

Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Jumlah  Perusahaan  yang  Menyusun  Perjanjian
Kerja Bersama

Perusahaan

10 Perusahaan

            40.000.000

 DAU

 

10 Perusahaan

             40.000.000

2

07

05

02

01

03

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai  Peserta Jamsostek serta Pengupahan

Perusahaan

3 Laporan

            40.000.000

 DAU

 

3 Laporan

             40.000.000

2

07

05

02

02

 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

 

 

 

      1.763.378.896

 

 

 

       1.774.378.896

2

07

05

02

02

01

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah

Jumlah Perselisihan yang Dicegah

Perusahaan

20 Perkara

            40.000.000

 DAU

 

20 Perkara

             40.000.000

2

07

05

02

02

02

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan Kota Ternate

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

Perusahaan

20 Perkara

            40.000.000

 DAU

 

20 Perkara

             40.000.000

2

07

05

02

02

03

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusah, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Serta non afiliasi

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

Perusahaan

20 Perusahaan

            40.000.000

 DAU

 

20 Perusahaan

             40.000.000

2

07

05

02

02

04

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

Perusahaan

15 Lembaga

          143.378.896

 DAU

 

15 Lembaga

           144.378.896

2

07

05

02

02

05

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja

Terlaksananya  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Perusahaan

8600 Orang

      1.500.000.000

 DAU

 

8600 Orang

       1.510.000.000

Jumlah

      8.000.000.000

 

 

 

       7.105.916.275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 adalah dokumen Perencanan Pembangunan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan untuk periode 1 (Satu) tahun yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2025-2029. Dinas Tenaga Kerja sebagai instrumen Pemerintah Kota Ternate di Bidang Ketenagakerjaan bertanggungjawab dalam penyiapan Tenaga Kerja yang terampil dan Produktif, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditas lembaga pelatihan swasta serta sertifikasi berdasarkan kompotensinya, sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional, Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate juga bertanggungjawab dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, juga sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan dan  memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha.

Pencapaian Rencana Kerja (RENJA) melalui Program/Kegiatan, merupakan upaya dan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan jajaran Pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan program/ kegiatan, serta di dukung dengan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate maupun  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Untuk hal dimaksud, maka Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate pada tahun 2026 beserta sumber pendanaannya dapat di uraikan sebagai berikut (Lampiran 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 4

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS TENAGA KERJAKOTA TERNATE

TAHUN 2026
                             
                             

No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Target 2026

Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

Sumber Dana

Prioritas

Pagu Indikatif (Rp)

Daerah

1

2

3

4

8

9

10

11

13

16

17

 

 

 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja

8.000.000.000,00

 

7.105.916.275,00

 

 

2

 

 

 

 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

8.000.000.000,00

 

 

 

7.105.916.275,00

 

 

2

07

 

 

 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

8.000.000.000,00

 

 

 

7.105.916.275,00

 

1

2

07

01

 

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

-

-

5.295.452.978,00

 

 

 

4.386.838.253,00

 

 

2

07

01

2.01

 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

-

-

41.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

45.474.920,00

 

 

2

07

01

2.01

0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Dokumen

20.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

20.474.920,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.01

0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen

5.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

5.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.01

0003

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 Dokumen

1.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

1.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.01

0005

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 Dokumen

1.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

1.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.01

0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Laporan

12.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

14.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.01

0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan

2.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

4.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.02

 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-

-

3.234.472.875,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

3.234.472.875,00

 

 

2

07

01

2.02

0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

30 Orang/bulan

3.234.472.875,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

3.234.472.875,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.05

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-

-

87.730.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

102.476.000,00

 

 

2

07

01

2.05

0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

50 Paket

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

10.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.05

0004

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

1 Dokumen

3.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

3.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.05

0005

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1 Dokumen

1.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

1.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.05

0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

5 Orang

63.730.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

76.476.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.05

0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 Orang

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

12.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

-

-

185.865.586,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

199.644.666,00

 

 

2

07

01

2.06

0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

5 Paket

2.966.920,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

3.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

15 Paket

20.744.600,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

20.744.600,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

10 Paket

3.500.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

3.500.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 Paket

25.832.066,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

25.832.066,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 Paket

14.998.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

14.998.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

2 Dokumen

7.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

8.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Laporan

109.824.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

122.570.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.06

0010

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1 Dokumen

1.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

1.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.07

 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-

-

50.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

60.000.000,00

 

 

2

07

01

2.07

0001

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

1 Unit

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

10.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.07

0005

Pengadaan Mebel

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

3 Unit

20.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

25.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.07

0010

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

3 Unit

20.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

25.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.08

 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-

-

1.667.540.837,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

710.926.112,00

 

 

2

07

01

2.08

0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

2 Laporan

110.834.112,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

112.834.112,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.08

0003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3 Laporan

2.440.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

2.440.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.08

0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

48 Laporan

1.554.266.725,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

595.652.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.09

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-

-

28.843.680,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

33.843.680,00

 

 

2

07

01

2.09

0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 Unit

15.843.680,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

15.843.680,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.09

0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

3 Unit

3.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

3.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

01

2.09

0011

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

15.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

2

2

07

02

 

 

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

-

-

45.000.000,00

 

 

 

45.531.000,00

 

 

2

07

02

2.01

 

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

-

-

45.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

45.531.000,00

 

 

2

07

02

2.01

0001

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

 

 

 

 

 

 

 

0

3 0

45.000.000,00

-

-

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

45.531.000,00

DINAS TENAGA KERJA

3

2

07

03

 

 

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

-

-

280.000.000,00

 

 

 

280.000.000,00

 

 

2

07

03

2.01

 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

-

-

60.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

60.000.000,00

 

 

2

07

03

2.01

0001

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

5 Orang

20.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

20.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

03

2.01

0002

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n

5 Lembaga

20.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

20.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

03

2.01

0003

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja

1 Unit

20.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

20.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

03

2.02

 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

-

-

40.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

 

 

2

07

03

2.02

0001

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

5 Lembaga

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

03

2.03

 

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

-

-

30.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

30.000.000,00

 

 

2

07

03

2.03

0001

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

2 Perizinan

30.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

30.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

03

2.04

 

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

-

-

30.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

30.000.000,00

 

 

2

07

03

2.04

0001

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas

2 Perusahaan

30.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

30.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

03

2.05

 

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga  Kerja  diTingkat Daerah

-

120.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

120.000.000,00

 

 

2

07

03

2.05

0001

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

5 Dokumen

120.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

120.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

4

2

07

04

 

 

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

-

-

496.168.126,00

 

 

 

499.168.126,00

 

 

2

07

04

2.01

 

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

-

-

172.450.616,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

175.450.616,00

 

 

2

07

04

2.01

0001

Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi

2 Orang

5.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

5.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.01

0002

Pelayanan antar Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL

2 Orang

5.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

5.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.01

0003

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

5 Orang

65.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

68.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.01

0004

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

5 Orang

38.171.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

38.171.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.01

0005

Perluasan Kesempatan Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

5 Orang

59.279.616,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

59.279.616,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.02

 

Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

-

-

15.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

15.000.000,00

 

 

2

07

04

2.02

0001

Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi

3 Lembaga

5.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

5.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.02

0002

Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku

5 Lembaga

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

10.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.03

 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

-

-

278.717.510,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

278.717.510,00

 

 

2

07

04

2.03

0001

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

1 Dokumen

101.280.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kampung Pisang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

101.280.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.03

0002

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)

13 Orang

54.600.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

54.600.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.03

0003

Job Fair/Bursa Kerja

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

20 Orang

122.837.510,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

122.837.510,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.04

 

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

-

-

30.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

30.000.000,00

 

 

2

07

04

2.04

0001

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya

2 Orang

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

10.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.04

0002

Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani

2 Orang

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

10.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

04

2.04

0003

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan

2 Orang

10.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

10.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

5

2

07

05

 

 

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

-

-

1.883.378.896,00

 

 

 

1.894.378.896,00

 

 

2

07

05

2.01

 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

-

-

120.000.000,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

120.000.000,00

 

 

2

07

05

2.01

0001

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online

100 Perusahaan

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.01

0002

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama

20 Perusahaan

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.01

0003

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

3 Laporan

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.02

 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

-

-

1.763.378.896,00

 

 

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

1.774.378.896,00

 

 

2

07

05

2.02

0001

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perselisihan yang Dicegah

25 Perkara

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.02

0002

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

20 Perkara

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.02

0003

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

150 Asosiasi dan Serikat Pekerja

40.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

40.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.02

0004

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

15 Lembaga

143.378.896,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

144.378.896,00

DINAS TENAGA KERJA

 

2

07

05

2.02

0005

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

 

 

 

 

 

 

 

Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

8600  Orang

1.500.000.000,00

Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Kalumpang

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan

1.510.000.000,00

DINAS TENAGA KERJA

 

J U M L A H

8.000.000.000,00

 

7.105.916.275,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

P E N U T U P

 

 

            Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, dengan mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate yang terdapat pada RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan Prioritas pembangunan.

Upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate pada tahun 2026 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal.

Renja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atas menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholder terutama seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2026 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Ternate di bidang ketenagakerjaan, serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.

 

 

Bagikan:

Pencarian

Postingan Tren

Rencana Strategis (RenStra) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate 2025 - 2029

Rencana Strategis (RenStra) Dinas Tenaga Kerja Kot...

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2026

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2026

Kategori Artikel